MAJALENGKA,Pantau.Online-
Sejumlah pria tampak menggotong tujuh replika rumah panggung dari bambu yang dihiasi aneka hasil bumi. Bersama dengan warga lain, mereka berjalan menyusuri jalanan sepanjang kurang lebih dua kilometer dalam apa yang disebut sebagai ”perlawanan kultural” atas konflik agraria yang mendera selama puluhan tahun. Sebagian besar pria mengenakan pangsi—pakaian tradisional Sunda, sementara para perempuan mengenakan kebaya. Sambil berjalan, mereka mengalunkan lagu berjudul Wakare yang juga terdengar dari pelantang suara di sebuah mobil bak terbuka.
Lagu itu dinyanyikan salah seorang warga Wates untuk menyemangati ratusan warga yang melakukan kirab dalam rangka Hari Gotong Rumah 2023 di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Senin (14/8/2023). Hari Gotong Rumah digelar setiap tahun untuk merekonstruksi peristiwa saat masyarakat adat di Desa Wates mengungsi pada masa penjajahan
Jepang pada 1942. Kirab warga menggotong rumah sebagai pengingat bahwa warga telah kembali ke tanah adatnya.
Bagi Ulpah Azhar, generasi muda Dusun Wates, Hari Gotong Rumah adalah pengingat atas hilangnya hak atas tanah leluhurnya. "Wujud mengingatkan kepada generasi muda, khususnya saya, kaum milenial, bahwa dulu para orang tua berjuang pindah ke sana. Kemudian balik lagi ke sini, tapi tanah ini sudah diklaim sama AURI," tutur Ulpah ketika ditemui Yuli Saputra, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Di balik festival budaya tahunan, Hari Gotong Rumah menjadi simbol perlawanan warga Wates terhadap klaim sepihak TNI Angkatan Udara (AU) atas tanah mereka selama lebih dari 70 tahun. “Sebenarnya ini tanah nenek moyang kami, bukan tanah AURI,” tutur Agus Rudianto, kepala desa Jatisura. Selama puluhan tahun, warga memperjuangkan tanah adat mereka, baik melalui rangkaian unjuk rasa, audiensi dengan pihak berwenang, namun hasilnya nihil.
Dikutip dari situs TNI Angkatan Udara, sembilan sertifikat tanah itu diterima langsung oleh Komandan Lanud Sugiri Sukani, Letkol Pnb Supardo Butarbutar di kantor BPN Kabupaten Majalengka, Oktober 2022. Salah satu sertifikat tanah itu adalah lahan persawahan di Desa Salawana yang menjadi sengketa. BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara dan pejabat Lapangan Udara Sugiri Sukani, tapi hingga berita ini diturunkan, mereka tidak memberikan tanggapan.
Sumber : Kompas
