JAKARTA, pantau.online - Setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, elite PDIP membuat pernyataan-pernyataan yang berseberangan dengan sikap Gibran. Kali ini soal cerita Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat pengakuan ketua umum partai politik (ketum parpol) dipegang kartu truf-nya.
PDIP belakangan mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Menyinggung proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan atau disobidience, Hasto mengaku dapat cerita soal kartu truf ketum parpol.
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).
Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.
Hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarga belakangan memang merenggang setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDIP merasa saat ini ditinggalkan oleh Jokowi usai memberikan hak istimewa kepada Jokowi dan keluarga.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," imbuh Hasto.
PAN Bantah Terpaksa Dukung Gibran
PAN menepis cerita Hasto soal kartu truf ketum parpol dipegang terkait pencalonan Gibran. PAN menyebut pencalonan Gibran merupakan keputusan bersama koalisi Prabowo.
"Tentang pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden adalah berdasarkan keputusan yang diambil secara kekeluargaan, berdasarkan asas musyawarah mufakat, kolektif kolegial. Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi obyektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.
Orientasi pencalonan Gibran, menurut Viva, agar menang Pilpres 2024. Selanjutnya, kata Viva, agar dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan sekarang sembari melakukan transformasi seiring dengan dinamika masyarakat.
"Mencalonkan Mas Gibran didasarkan pada rasa cinta. Bukan karena keterpaksaan, tekanan dan intimidasi dari siapapun dan dari pihak manapun. Ini pilihan rasional dan obyektif," ujar Viva.
"Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin aja he-he," ucapnya.
Viva mengajak semua pihak menjalani pilpres dengan pertarungan ide, pemikiran, dan gagasan. Sehingga menjadikan Pemilu 2024 sebagai sarana kedaulatan rakyat yang mencerdaskan, menyehatkan, dan menggembirakan.
"Partai politik di KIM memiliki rasa soliditas dan spirit kejuangan yang tinggi. Tidak akan terpecah walau ada angin topan menerjang atau badai mengguncang kekompakan KIM," imbuhnya.
Cerita Hasto soal kartu trus ketum parpol juga ditepis oleh Partai Demokrat (PD). Menepis tuduhan Hasto, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya independen menentukan capres-cawapres.
"Ha-ha-ha mungkin partainya Mas Hasto malah yang tersandera. Kalau Partai Demokrat sangat independen sejak tahun 2004 menentukan capres/cawapres," ujar Andi Arief.
Partai Demokrat, kata Andi, sepakat Gibran sebagai bakal cawapres karena dipilih oleh Prabowo yang sudah didukung sebagai capres. Andi Arief justru menyindir balik capres-cawapres PDIP yang dipilih oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Setuju (Gibran cawapres Prabowo) karena itu pilihan capresnya. Beda dengan PDIP capres dan cawapresnya pilihan ketumnya. Capres Prabowo yang menentukan cawapresnya," ujar Andi.
